Di balik geliat pembangunan dan pertumbuhan ekonomi yang kerap dibanggakan, ada satu kelompok yang masih berjalan tertatih, buruh. Mereka adalah tulang punggung produksi, penggerak roda industri, sekaligus pihak yang paling sering berada di posisi rentan. Ironisnya, ketika grafik ekonomi naik, kesejahteraan buruh tidak selalu ikut terangkat secara proporsional.

Realitas di lapangan menunjukkan bahwa masih banyak buruh yang bekerja dalam tekanan. Jam kerja panjang, upah yang tidak sebanding, minimnya jaminan sosial, hingga ancaman pemutusan hubungan kerja (PHK) sepihak menjadi persoalan klasik yang tak kunjung selesai. Dalam banyak kasus, buruh dihadapkan pada pilihan sulit,  menerima kondisi yang tidak adil atau kehilangan mata pencaharian.

Persoalan ini bukan sekadar masalah ekonomi, melainkan juga masalah moral dan hukum. Dalam perspektif keadilan sosial, sebagaimana semangat yang terkandung dalam Undang-Undang Dasar 1945, negara berkewajiban melindungi segenap warga negara, termasuk buruh, agar mendapatkan kehidupan yang layak. Namun, implementasi di lapangan sering kali jauh dari harapan.

Salah satu akar persoalan terletak pada relasi yang timpang antara pengusaha dan buruh. Pengusaha memiliki modal dan kekuasaan, sementara buruh hanya memiliki tenaga. Ketimpangan ini sering dimanfaatkan untuk menekan biaya produksi yang pada akhirnya berdampak pada pengurangan hak-hak buruh. Di sinilah kesadaran etis pengusaha diuji, apakah bisnis semata-mata mengejar keuntungan, atau juga mengandung tanggung jawab sosial?

Pengusaha yang visioner seharusnya memahami bahwa kesejahteraan buruh bukan beban, melainkan investasi jangka panjang. Buruh yang sejahtera akan bekerja lebih produktif, loyal, dan memiliki rasa memiliki terhadap perusahaan. Sebaliknya, buruh yang tertekan akan melahirkan ketidakpuasan, konflik hubungan industrial, bahkan penurunan kualitas produksi.

Di sisi lain, peran negara melalui regulasi seperti Undang-Undang Ketenagakerjaan harus lebih dari sekadar norma tertulis. Pemerintah tidak boleh berhenti pada fungsi legislasi, tetapi harus hadir secara nyata dalam pengawasan dan penegakan hukum. Fakta bahwa masih banyak pelanggaran ketenagakerjaan menunjukkan lemahnya kontrol dan sanksi yang tidak menimbulkan efek jera.

Pengawasan ketenagakerjaan perlu diperkuat, baik dari sisi jumlah maupun kualitas aparat. Selain itu, transparansi dan akses pengaduan bagi buruh harus dipermudah. Buruh sering kali enggan melapor karena takut kehilangan pekerjaan atau tidak percaya pada sistem yang ada. Ini adalah sinyal bahwa negara belum sepenuhnya hadir sebagai pelindung.

Lebih jauh, persoalan buruh juga berkaitan erat dengan arah kebijakan ekonomi nasional. Jika orientasi pembangunan terlalu condong pada investasi tanpa perlindungan sosial yang memadai, maka buruh akan terus menjadi korban. Model pembangunan seperti ini berisiko menciptakan pertumbuhan tanpa keadilan.

Sudah saatnya kita melihat buruh bukan sekadar faktor produksi, tetapi sebagai manusia yang memiliki martabat. Keadilan bagi buruh bukanlah pilihan, melainkan keharusan. Pengusaha harus membangun kesadaran bahwa keberhasilan usaha tidak boleh berdiri di atas penderitaan pekerja. Pemerintah pun harus tegas memastikan bahwa hukum harus tajam ke dua arah. Tidak hanya untuk kaum buruh. 

Jika tidak ada perubahan serius, maka kita hanya akan terus mengulang narasi lama,  buruh bekerja keras, tetapi kesejahteraannya tetap tertinggal. Dan pada titik itu, pertanyaan mendasar muncul, untuk siapa sebenarnya pembangunan ini dijalankan?

SELAMAT HARI BURUH 1 MEI 2026